SINERGI PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH AMAN, BERKARAKTER, DAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Tayang: Rabu, 23 Oktober 2025 

Penulis : Tim Jurnalis SPENDA PKP, Divisi Penulis Berita, SMPN 2 Pangkalpinang  |  Editor : Tim  Jurnalis SPENDA PKP, Divisi Editor Berita, SMPN 2 Pangkalpinang

PANGKALPINANG, 22 Oktober 2025 — Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkarakter terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Polresta Pangkalpinang dan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang bersinergi dalam pelaksanaan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan kampanye Stop Bullying, sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan sekolah yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk generasi yang berempati, peduli, dan berwawasan kependudukan.

Program SSK merupakan inisiatif BKKBN yang mengintegrasikan isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Melalui pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami kondisi kependudukan nasional dan global, menumbuhkan kesadaran sosial, serta merencanakan masa depan dengan baik.
Irmina Br Sagala, S.Sos, Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN, menjelaskan bahwa SSK bukan sekadar program tambahan, tetapi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan berkelanjutan.

“SSK adalah wujud nyata pendidikan karakter dan kesadaran kependudukan. Kami menyiapkan modul ajar, pojok kependudukan, dan pelatihan bagi guru agar pelaksanaannya konsisten dan berdampak luas,” ungkapnya.

Hingga Maret 2025, tercatat 39 sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berstatus Sekolah Siaga Kependudukan, dengan empat di antaranya mencapai level Paripurna. Beberapa sekolah seperti SMPN 3 Mentok dan SMAN 1 Namang bahkan telah memiliki Pojok Kependudukan berbasis digital, yang menjadi pusat informasi dan literasi bagi peserta didik.

Dalam pelaksanaannya, SSK diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu SSK Dasar, yang telah memenuhi indikator awal seperti sosialisasi dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta SSK Paripurna, yang memiliki guru terlatih, modul ajar berkelanjutan, dan kegiatan tematik aktif. Integrasi materi kependudukan dilakukan secara lintas mata pelajaran, antara lain Biologi (sistem reproduksi manusia), Geografi (natalitas, mortalitas, dan migrasi), Matematika (statistik dan proyeksi penduduk), Bahasa Indonesia (teks observasi sosial), serta Sosiologi (norma dan perilaku sosial). Nilai-nilai kependudukan juga diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka Peduli Kependudukan, PMR, dan PIK-R.

Sejalan dengan edukasi kependudukan, kampanye Stop Bullying menjadi bagian penting dalam mewujudkan sekolah yang aman dan inklusif. Polresta Pangkalpinang menjelaskan bahwa perundungan atau bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok terhadap orang lain secara berulang, baik dalam bentuk fisik, verbal, nonverbal, siber (cyberbullying), maupun seksual. Dampaknya sangat serius terhadap psikologis korban, seperti kehilangan kepercayaan diri, trauma sosial, gangguan emosional, bahkan munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup.

AKP Rizki Aditya dari Polresta Pangkalpinang menegaskan bahwa tindakan perundungan dapat dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 170 KUHP.

“Sekolah harus menjadi zona aman bagi anak. Kami mendorong pembentukan tim anti-bullying, sistem pelaporan cepat, serta kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi peserta didik,” ujarnya.

Langkah-langkah preventif juga terus diperkuat melalui edukasi sejak dini mengenai bahaya perundungan, peningkatan peran keluarga dalam pembinaan karakter, penciptaan lingkungan sekolah yang ramah anak, serta rehabilitasi bagi korban dan pelaku agar tidak terjadi pengulangan kekerasan.

Sebagai bentuk dukungan teknologi, BKKBN meluncurkan platform digital simonevpenduk.org untuk memantau pelaksanaan dan perkembangan SSK di seluruh Indonesia secara real-time. Melalui platform ini, sekolah dapat melaporkan capaian, berbagi praktik baik, serta mengakses data terkini tentang pelaksanaan program. Selain itu, inisiatif Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dan ASN Peduli Kependudukan turut memperluas jejaring edukasi kependudukan di masyarakat melalui jalur non-formal dan informal.

BKKBN menyadari bahwa masih terdapat tantangan dalam peningkatan literasi kependudukan di masyarakat. Berdasarkan Indeks Kepedulian Kependudukan (IKIK) 2024, hanya sekitar 36,5% masyarakat yang memahami istilah fertilitas dan 37,6% yang mengenal istilah mortalitas. Oleh karena itu, pendidikan kependudukan di sekolah diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu-isu pembangunan manusia dan kependudukan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pendidikan kependudukan dan kampanye anti-perundungan, pemerintah berkomitmen membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, berempati, dan bertanggung jawab sosial.

“Kami ingin setiap anak Indonesia tumbuh di lingkungan yang mendukung, bebas dari kekerasan, dan siap menjadi generasi berencana yang berperan aktif dalam membangun bangsa,” tutup Irmina.